nusakini.com - DKI Jakarta merupakan Daerah Khusus Ibukota Republik Indonesia, berbeda dengan kota-kota administrasi lainnya di Indonesia, DKI Jakarta setingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Saat ini Jakarta dirasa telah penuh sesak, baik dengan jumlah penduduk sebanyak 9.992.842 jiwa dengan luas wilayah 664.01 km2, belum lagi dengan gedung-gedung besar yang memadati kota ini, tata ruang yang belum baik mengakibatkan banjir, kendaraan yang berjubel membuat macet setiap hari, masalah tersebut merupakan problem ibukota yang tak kunjung usai meski telah berganti-ganti gubernur.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai teori megapolitan yang pernah disampaikan Sutiyoso untuk DKI Jakarta dengan kota-kota satelit di sekitarnya dinilai masuk akal, melihat kondisi ibukota yang krodit ini.

• Sekjen Kementerian ATR/BPN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan DPR RI, Dorong Sinkronisasi Data Pengaduan Masyarakat
• Bantah Tuduhan Mangkir, Kemenag: Gus Men Hadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian
• Mentan Amran Dorong Peningkatan Produksi Daging dan Hilirisasi Melalui Kerjasama dengan Pengusaha
• Mentan Amran Siap Tingkatkan Produksi Daging Untuk Program Makan Bergizi Gratis
• Ketua Komisi IV DPR: Kinerja Mentan Amran Luar Biasa

"Jantung kita ada disini ini, semua pejabat negara ada di sini, lembaga negara ada disini semua. Sekarang saya tanya gimana mau kita, ada kemungkinan ini perlu dieksten. saya sampai sekarang masih menganggap teori megapolitan Bang Yos masih masuk akal," ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (04/7/2017).

Konsep kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) ini diusulkan bukan sekedar bemakna pemusatan kawasan perkotaan, melainkan bentuk kepemerintahan tunggal. Kawasan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pembiayaan pembangunan dan ketidakpaduan pembangunan antara wilayah Jakarta dan wilayah sekitarnya. Akan tetapi, setidaknya ada dua keterlibatan dari pembentukan wilayah kepemerintahan yang mencakup wilayah DKI Jakarta serta delapan kota dan kabupaten lainnya.

Fahri menyayangkan sikap para pemangku kepentingan, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang belum memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Bahkan para kepala daerah yang bersangkutan saat ini belum pernah duduk bersama membicarakan persoalan tersebut. 

"Setahu saya Jawa Barat belum pernah diajak ngobrol, Banten nggak permah diajak ngomong, Lampung nggak pernah diajak ngomong. Terus itu nasibnya jembatan Selat Sunda gimana, mau diterusin apa tidak, karena itu integrasi kawasan akan tejadi. Yang begini-begini omongin dulu, ngga usah lompat-lompat ke Kalimatan Tengah ke sana," pungkas Fahri menjawab pertanyaan media tentang pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. (p/mr)